Pemerintah menyiapkan skema penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) yang berbeda untuk tahun 2017 mendatang. Skema khusus
diperlukan untuk penyelenggaraan UNBK, sebagai antisipasi keterbatasan
infrastruktur yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.
Hal ini diutarakan Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Puspendik)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam. Dia menuturkan, jumlah
sekolah pelaksana UNBK perlu didorong lebih banyak lagi demi
meningkatkan integritas pelaksanaan Ujian Nasional. Itu karena UNBK
terbukti lebih efektif dalam mengatasi segala bentuk kecurangan dalam
pelaksanaan Ujian Nasional.
Namun begitu, menurut dia, diperlukan perancangan skema khusus agar
harapan perluasan pelaksanaan UNBK tidak diartikan pengadaan
infrastruktur secara massal oleh pihak sekolah. "UNBK pelaksanaannya
hanya menggunakan infrastruktur di sekolah. Jika ada perangkat
teknologi, komunikasi, dan informasi di sekolah, kita manfaatkan. Pe rlu
iingat yang didorong adalah pembelajaran dengan menggunakan
komputernya, bukan sekolah berbondong-bondong membeli komputer hanya
untuk keperluan Ujian Nasional," uj amya di Jakarta, Minggu (12/6/2016).
Nizam menuturkan, skema yang disiapkan untuk pelaksanaan UNBK tahun
mendatang adalah pendataan dan penetapan sekolah-sekolah yang dapat
menyelenggarakan UNBK. Sekolah penyelenggara UNBK tersebut nantinya
tidak hanya melaksanakan ujian bagi anak didik di tempatnya sendiri,
melainkan menjadi tempat pelaksanaan ujian bagi siswa dari sekolah
lainnya, yang isecara infrastruktur tidak memungkinkan untuk
menyelenggarakan ujian berbasis komputer.
Setelah penetapan sekolah-sekolah penyelenggara UNBK, pelaksanaan UNBK
baik tingkat: SMP/MTs maupun SMA/SMK akan dilakukan di tempat-tempat
yang telah ditetapkan tersebut dengan waktu yang tidak bersamaan.
Terkait dengan detail teknis pelaksanaan skema UNBK tersebut sejauh ini
masih terus dalam pengembangan di Kemendikbud.
"Seperti pelaksanaan tes masuk perguruan tinggi, dilakukannya tidak di
sekolah asalnya, melainkan di tempat-tempat ujian yang telah ditetapkan.
Skema yang kami kembangkan ini juga ingin seperti itu. Sehingga nanti
di satu daerah, jumlah sekolah yang melakukan ujian dengan berbasis
komputer bisa lebih banyak, tetapi dengan memanfaatkan fasilitas yang
sudah ada," ucapnya.
Dengan skema tersebut, menurut Nizam, jumlah anak maupun sekolah yang
mengikuti UNBK bisa didorong hingga 2,5 kali lipat dari sebelumnya.
Tahun ini, jumlah peserta UNBK untuk tingkat SMP/MTs adalah 156.320
siswa dari total lebih dari 4 juta siswa, sementara tingkat SMA/SMK
peserta UNBK adalah sebanyak 765.542 siswa (dari total lebih dari 3 juta
siswa). Adapun satuan pendidikan pelaksana UNBK adalah sebanyak 984
SMP/MTs, dan 3.397 SMA/-SMK Skema ini sebenarnya telah dilakukan oleh
Kota Surabaya pada pelaksanaan UN 2016 ini. Surabaya menjadi
satu-satunya daerah yang 100 persen sekolah baik SMP maupun SMA
sederajat melaksanakan UNBK Nizam menuturkan, ini karena Surabaya
menerapakan sistem sharing resources, sehingga baik SMP maupun SMA
saling bergantian menggunakan fasilitas yang dimiliki saat pelaksanaan
ujian.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menuturkan, Kemendikbud
akan terus mendorong agar pelaksanaan UNBK bisa lebih luas. Bukan hanya
dinilai sebagai sistem ujian yang menjamin integritas pelaksanaan
ujian, tetapi juga karena UNBK lebih efisien dibandingkan dengan ujian
berbasis kertas pensil (UNKP).
"UNBK meningkatkan integritas pelaksanaan UN. Jika indeks integritas
meningkat, sederhananya adalah praktik kecurangan juga berkurang. Baik
praktik kecurangan sistematik, maupun yang dilakukan individual. Kami
berharap daerah bisa lebih banyak lagi yang menyelenggarakan UNBK, dan
juga berharap menghasilkan capaian yang lebih baik terutama indeks
integritasnya, sehingga mendorong ketuntasan belajar pada anak, bukan
mengejar nilai semata," tuturnya.
